Tindak Lanjut Temuan BPK (2)

Baru Rp 456 Juta yang Disetor

Hanya Dua Temuan

yang Ditindaklanjuti

Sesuai Saran

KOTABARU – Hingga batas akhir waktu 60 hari yang ditetapkan untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), kemarin (12/5), baru Rp 456 juta uang negara yang berhasil diselamatkan Pemkot Jambi. Jumlah itu jauh lebih sedikit dari temuan BPK Rp 1,6 miliar dana yang terindikasi merugikan negara.

Namun, Pemkot punya alasan yang cukup kuat soal kecilnya penyelamatan uang negara tersebut. Kepala Banwasko Zulkifli Yus mengatakan, dari jumlah Rp 1,6 miliar dana yang menurut BPK terindikasi merugikan negara tersebut, sebagian besar adalah temuan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota, yaitu terkait pengerjaan RS Kota yang nilainya mencapai Rp 828 juta.

Menurut dia, temuan pada pembangunan RS Kota itu belum bisa dikategorikan merugikan negara, karena masih dalam durasi kontrak.

‘’Jadi, nilai dana yang masuk kategori terindikasi merugikan negara itu sekitar Rp 700 juta. Yang sudah kita selamatkan Rp 456 juta,’’ katanya.

Kepala BPK RI Perwakilan Jambi Erwin tidak menampik hitungan pemkot tersebut. “Temuan pada pembangunan RSU Kota itu memang masih dalam durasi kontrak. Jadi, bisa dipotong dari nilai kontrak, atau menambahkan pekerjaan sebesar Rp 828 juta itu,” kata Erwin kepada koran ini akhir pekan lalu.

Sementara itu, Zulkifli Yus mengatakan, pihaknya tengah berkordinasi dengan Dinas PU. Pihaknya akan mengkonsultasikan temuan pada pembangunan RSU Kota itu kepada BPK. Selain itu, menurut Zulkifli Yus, Banwasko baru mencatat dua temuan yang tindak lanjutnya sesuai saran. “Yaitu di Dinas Kebersihan dan Sekretariat DPRD,” terang pria berkacamata bulat itu.

Temuan di Dinas Kebersihan dan Pemakaman (dulu berupa kantor) senilai RP 21,4 juta. Itu berupa pembelian aksesori dan perlengkapan kendaraan dinas. Sedangkan di sekretariat DPRD dalam pengadaan AC.

Meski dinilai belum terindikasi merugikan negara, namun temuan pada pembangunan RS Kota tersebut disorot dewan. Menurut Zayadi, anggota dewan dari PKS, temuan berupa kemahalan harga pada pengerjaan beton sebesar Rp 828 juta itu tidak serta merta dialihkan ke pekerjaan lain. Pasalnya, dari keterangan Sitanggang, Kadis PU dan juga Wali Kota Arifien Manap, dana itu akan diperuntukkan bagi pembangunan kamar jenazah.

Zayadi menilai, pembangunan kamar jenazah tersebut harus ditender ulang. Terkait hal ini, sebelumnya Kepala BPK Perwakilan Jambi memberikan sinyal untuk itu. Erwin mengatakan, memang pekerjaan dengan nilai sebesar Rp 828 juta aturannya ditender. Tapi pembangunan RSU Kota multiyears. “Terkait hal ini berpulang kepada DPRD. Mereka setuju atau tidak,” tandasnya.

Seperti diberitakan, pada pemeriksaan belanja APBD 2007, BPK menorehkan delapan catatan, dengan 24 saran atau rekomendasi. Menurut Erwin, dari 24 saran itu, baru 12 yang sudah ditindaklanjuti sesuai yang disarankan.

Dari temuan itu, BPK mencatat dana yang diduga menyimpang sebesar Rp 7.455.412.293. Dari jumlah tersebut, indikasi kerugian sebesar Rp 1.671.439.808. Kemudian, yang dikategorikan pemborosan sebesar Rp 155 juta. Kekurangan penerimaan Rp 44 juta, efektivitas Rp 10,5 juta dan temuan berupa administrasi sebesar Rp 5,5 miliar.

Sekadar mengingat, temuan BPK di Pemkot berada di enam satuan kerja. Masing-masing Sekretariat DPRD, Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Kantor Pengelola Kebersihan dan Pemakaman (kini dinas), dan Dinas Pekerjaan Umum. Dinas PU tercatat yang paling banyak temuannya.(dra)

2 pemikiran pada “Tindak Lanjut Temuan BPK (2)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s