Tindak Lanjut Temuan BPK di Pemkot Jambi

Ratusan Juta Uang Negara Masih Menguap

Tindak Lanjut

Temuan BPK Ada

yang Belum Sesuai Saran

Batas waktu 60 hari bagi Pemda menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap belanja APBD tahun 2007 semseter II, jatuh hari ini (12/5). Hasil pemeriksaan itu diserahkan BPK kepada sejumlah pemda pada 12 Maret lalu. Untuk Pemkot Jambi, BPK RI Perwakilan Jambi memastikan sejumlah temuan mereka sudah ditindaklanjuti. “Tapi masih ada yang belum sesuai saran,” kata Erwin, Kepala BPK RI Perwakilan Jambi, Jumat (9/5) lalu.

Pada pemeriksaan belanja APBD 2007, BPK menorehkan delapan catatan, dengan 24 saran atau rekomendasi. Erwin yang kala ditemui didampingi Humas BPK menyatakan, dari 24 saran itu, baru 12 yang sudah ditindaklanjuti sesuai yang disarankan.

Sayangnya, berapa total dana yang sudah kembali ke kas daerah, BPK belum membebernya. Pasalnya, mereka belum merekap total dana tersebut. Rekap masih sebatas pada jumlah temuan.

Di pemkot, total dana temuan BPK yang diduga menyimpang sebesar Rp 7.455.412.293. Dari jumlah tersebut, indikasi kerugian sebesar Rp 1.671.439.808. Hendara, tim auditor BPK yang melakukan pemeriksaan di Kota mengungkapkan, dari Rp 1,6 miliar temuan yang terindikasi merugikan negara itu, baru 50 persen lebih yang sudah ditindaklanjuti.

Ini artinya masih ada ratusan juta dana negara (APBD 2007) yang menguap. Kemudian, yang dikategorikan pemborosan sebesar Rp 155 juta. “Lalu kekurangan penerimaan Rp 44 juta, efektivitas Rp 10,5 juta dan temuan berupa administrasi sebesar Rp 5,5 miliar,” rinci Hendra.

Sekedar mengingat, temuan BPK di Pemkot berada di enam satuan kerja. Masing-masing, Sekretariat DPRD, Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Kantor Pengelola Kebersihan dan Pemakaman (kini dinas), dan Dinas Pekerjaan Umum. Dinas PU tercatat yang paling banyak temuannya.

Sejauh mana tindak lanjut temuan itu? Erwin membeber sejumlah temuan instansinya. Di Bappeda misalnya. Dari total Rp 127 juta lebih uang negara yang harus dikembalikan, baru sebesar Rp 35 juta yang sudah ditindaklanjuti.

Temuan BPK di Badan yang dikepalai Havizh Aima ini, terkait dengan pembayaran jasa konsultan. Temuan ini oleh BPK dikelompokkan dalam satu nomor bersama temuan lain di Dinas PDK dan Dishub. “Untuk Dishub cuma dimintai melengkapi SPJ,” tambahnya. SPJ dimaksud atas semua pengeluaran biaya langsung personel dan biaya langsung nonpersonel untuk kegiatan belanja jasa konsultan. Namun, sejauh ini SPJ yang diminta BPK itu belum dilengkapi.

Meski menorehkan temuan yang terindikasi kerugian negara, namun BPK juga menerima konfirmasi atas temuannya. Ini terjadi pada temuan di sekretarist DPRD, berupa ketinggian harga atas pengadaan AC. Jumlahnya mencapai Rp 155 juta lebih. Pada temuan ini BPK dapat menerima penjelasan dari pengguna anggaran.

Selanjutnya, temuan tak kalah besar ada pada Dinas Pekerjaan Umum, yaitu pada pengerjaan RSU Kota. BPK menemukan adanya kemahalan harga sebesar Rp 828 juta lebih. “Itu belum masuk kerugian negara. Karena masih dalam durasi kontrak bisa dipotong dari nilai kontrak, atau menambahkan pekerjaan sebesar Rp 828 juta itu,” papar Erwin. Namun Erwin menyatakan, terkait hal ini berpulang kepada DPRD. “Mereka setuju atau tidak,” imbuhnya.

Sayangnya, belum ada penjelasan dari Pemkot soal tindak lanjut ini. Kabag Keuangan Setda Kota, Abdullah Sani yang kemarin (11/5) dikonfirmasi mengaku sedang dalam perawatan kesehatan di Jakarta. Sempat ditanyai masalah lain, namun belum sempat dikonfirmasi akan tindak lanjut temuan BPK, ia mengakhiri pembicaraan lewat telepon. (dra)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s